Menumbuhkan Harapan dari Desa: Cerita di Balik Penguatan Kelembagaan Desa Wisata di Sumba Barat Daya
Oleh: Boyke N.H. Hutapea
Apa jadinya jika sebuah desa yang dulunya sepi dan tertinggal tiba-tiba berubah menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi, dikenal hingga ke luar negeri, dan mampu menghasilkan miliaran rupiah per tahun? Kisah sukses seperti Desa Nglanggeran di Yogyakarta dan Desa Ponggok di Klaten membuktikan bahwa hal itu bukan mimpi. Namun, semua itu dimulai dari satu hal yang sederhana—kelembagaan yang kuat di tingkat desa.
Pada 7 Agustus 2025, saya mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Desa Wisata – Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di Hotel Sinar Tambolaka. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati SBD, Bapak Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas desa wisata dan sumber daya manusianya. “Kita harus siap menyambut wisatawan dengan pelayanan terbaik dan pengalaman yang berkesan,” ujarnya, sembari menekankan bahwa pariwisata desa harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari enam desa wisata terpilih: Watu Kawula, Karuni, Kadi Roma, Kadi Pada, Kadi Wano, dan Moro Manduyo. Masing-masing membawa semangat dan cerita unik dari desanya. Ada yang sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), ada yang sudah membentuk BUMDes, bahkan ada yang sudah memiliki keduanya. Namun, dari diskusi awal, terlihat masih banyak peserta yang belum memahami dengan jelas perbedaan antara dua lembaga penting ini.
Saya pun membuka sesi dengan pertanyaan sederhana:
“Apa sebenarnya perbedaan Pokdarwis dan BUMDes?”
Jawabannya sering kali tumpang tindih, padahal keduanya memiliki peran berbeda tapi saling melengkapi. Pokdarwisadalah wadah masyarakat desa yang fokus pada pemberdayaan, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peningkatan kesadaran wisata, sedangkan BUMDes adalah badan usaha milik desa yang berfokus pada kegiatan ekonomi dan pengelolaan unit usaha wisata seperti tiket, homestay, atau transportasi. Ketika keduanya bersinergi, lahirlah desa wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
Dalam sesi diskusi kelompok, saya mengajak peserta untuk menuliskan masalah yang mereka hadapi, potensi desa, kegiatan yang sudah dilakukan, dan harapan mereka ke depan. Hasilnya, kertas plano yang menempel di dinding penuh warna dan ide. Ada kelompok yang mengeluhkan konflik lahan yang menghambat pengembangan wisata, ada yang masih bingung menggali potensi desa, dan ada pula yang belum tahu bagaimana mengelola lembaga wisata secara efektif.
Namun di balik tantangan itu, saya melihat antusiasme dan tekad besar dari para peserta untuk belajar dan memperbaiki desanya. Mereka berdiskusi, menulis, lalu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan semangat. Dari situ saya semakin yakin, bahwa membangun pariwisata bukan hanya soal fasilitas atau promosi, tapi tentang menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap desanya sendiri.
Dalam materi, saya juga membagikan kisah inspiratif dari beberapa desa di Indonesia yang berhasil mengubah nasibnya melalui pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Desa Nglanggeran, misalnya, dulu hanyalah desa miskin di lereng gunung api purba yang tak dianggap bernilai. Kini, pendapatannya mencapai lebih dari Rp 6 miliar per tahun dan diakui hingga level ASEAN dan UNWTO. Begitu pula dengan Desa Ponggok, yang mengubah kolam alami menjadi wisata bawah air terkenal dan berhasil meningkatkan pendapatan BUMDes hingga Rp 10 miliar per tahun.
Kisah-kisah ini saya sampaikan bukan sekadar untuk menginspirasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa potensi besar Sumba Barat Daya pun bisa digarap dengan cara yang sama. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, budaya yang kuat, dan keramahan masyarakatnya, desa-desa wisata di SBD punya semua modal yang dibutuhkan—yang tinggal diperkuat adalah kelembagaannya.
Melalui Pokdarwis, masyarakat dapat menjaga agar pariwisata tetap berakar pada nilai-nilai lokal: ramah, bersih, tertib, dan lestari. Sementara BUMDes memastikan hasilnya bisa dirasakan oleh semua, lewat lapangan kerja, usaha lokal, dan perputaran ekonomi di desa. Kolaborasi keduanya akan menjadi kunci mewujudkan desa wisata yang maju dan berkelanjutan.
Menutup sesi, saya mengajak peserta untuk tidak berhenti di pelatihan ini saja. Bimtek hanyalah awal dari perjalanan panjang membangun desa wisata. Yang paling penting adalah tindak lanjut di lapangan—menghidupkan Pokdarwis, memperkuat BUMDes, serta menciptakan sinergi di antara keduanya. Karena sejatinya, desa wisata yang berhasil bukan hanya yang ramai dikunjungi, tapi yang warganya bahagia, lingkungannya lestari, dan budayanya tetap hidup.
Sumba Barat Daya punya segalanya untuk menjadi destinasi unggulan di Timur Indonesia. Kini saatnya desa-desa wisata di SBD berdiri tegak, menata kelembagaannya, dan menumbuhkan harapan baru dari tanah yang indah ini.
Mari bersama wujudkan desa wisata yang maju dan lestari—karena pariwisata yang sejati adalah yang menumbuhkan, bukan yang menguras.
